MATRA

Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2008-2021

Fransiska Rosmilin Cendy Sawa, Novi Maulida Ni’mah, Candra Ragil — Fri, 09 Feb 2024 01:13:48 +0700

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan setelah pemekaran wilayah. Penyebab perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo salah satunya adalah akibat pemekaran wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo dari tahun 2008-2021 setelah pemekaran wilayah dan mengidentifikasi faktor utama yang menjadi penyebab perubahannya di setiap kecamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis SIG dan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dalam menentukan faktor utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2008-2021 wilayah tersebut mengalami beberapa perubahan penggunaan lahan yang terlihat dan bervariasi, terlebih pada penggunaan lahan semak belukar yang berkurang sekitar 4,26% dan lahan pertanian yang bertambah sebanyak 5,81%. Lahan hutan bertambah sebanyak 0,73%, lahan mangrove berkurang sebanyak 0,07%, lahan padang rumput berkurang sebanyak 2,67%, lahan permukiman bertambah sebanyak 0,44% dan lahan rawa bertambah sebanyak 0,005%. Faktor utama penyebab perubahan penggunaan lahan di setiap kecamatan memiliki perbedaan tetapi didominasi oleh faktor peluang ekonomi. Yang mana terdapat 4 kecamatan yang faktor utamanya adalah peluang ekonomi yaitu Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Mauponggo. Faktor utama Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae yaitu faktor aksesibilitas. Dan Kecamatan Wolowae faktor utamanya adalah sosial ekonomi.

Evaluasi Sistem Persampahan di Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Munirah Fitrianingsih Januarmi Glera, Iwan Aminto Ardi, Yusliana Yusliana — Fri, 09 Feb 2024 01:14:36 +0700

Sampah merupakan dampak dari suatu perkembangan maupun pertumbuhan suatu daerah. Sampah juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan karna menimbulkan bau tidak sedap yang mencemari udara dan menjadi sarang penyakit. Masalah sampah terjadi secara sistematis dari masalah kebijakan, pembiayaan, sarana prasarana persampahan yang tidak memadai, serta pada kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengolah sampahnya secara mandiri untuk mengurangi sampah yang di bawa ke tempat pemrosesan akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem persampahan di Kota Bima. Sasaran penelitian ini adalah mengidentifikasi sistem persampahan, menilai kinerja sistem pesampahan, mengevaluasi sitem persampahan serta merekomendasikan strategi persampahan yang tepat untuk diterapkan di Kota Bima. Penelitian ini mencakup 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaf dan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengevaluasi sistem persampahan Kota Bima menggunakan kriteria evaluasi yang meliputi kriteria kelembagaan, pembiayaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem persampahan Kota Bima masih belum optimal dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Rendahnya kinerja sistem persampahan ini disebabkan pada semua aspek dalam pengelolaan sampah di Kota Bima masih buruk dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam SNI 3242 tahun 2008 serta SNI 19-2454 tahun 2002.

Identifikasi Pengaruh Ketersediaan Ruang Publik Terhadap Kenyamanan Masyarakat di Kota Manado

Mega Wulandari Sugeha, Ayu Candra Kurniati, Candra Ragil — Fri, 09 Feb 2024 01:15:44 +0700

Kota-kota besar di Indonesia mengalami tingkat kejenuhan yang sangat tinggi untuk tinggal dan beraktivitas di kotanya karena kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menyebabkan masalah lingkungan antara lain pemanfaatan sebagian besar lahan sebagai pemukiman dan pusat perekonomian. Hal tersebut menyebabkan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai resapan dan penyuplai oksigen menjadi berkurang. Pada penelitian ini dipilih ruang terbuka hijau publik karena dilihat dari fungsinya kecamatan wenang merupakan pusat perkotaan dikota manado yang mayoritas aktivitas di kecamatan ini adalah perdagangan dan jasa. Padatnya aktivitas dan maraknya pembangunan di kecamatan ini dirasa akan menurunkan kualitas lingkungan yang berpengaruh kepada kenyamanan masyarakat. Teknik Analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan kuesioner. Pembuatan kuesioner menggunakan pendekatan fungsi Ruang Terbuka Hijau terhadap kenyamanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan menggunakan rumus solvin. Hasil identifikasi pengaruh ketersediaan ruang terbuka publik terhadap kenyamanan masyarakat untuk Taman Kesatuan Bangsa menunjukkan nilai 75,78% dan Taman Sparta Tikala menunjukkan nilai 80% yang berarti masyarakat setuju adanya pengaruh ketersediaan ruang terbuka publik terhadap kenyamanan.

Studi Potensi Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo

Suseno Veri Listyo Listyo, Dwi Kunto Nurkukuh, Yusliana Yusliana — Fri, 09 Feb 2024 01:16:49 +0700

Pengembangan desa pada hakekatnya diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah dengan pengoptimalan fungsi kawasan yang ada. Upaya pengembangan desa yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini, bermaksud untuk mengurangi ketimpangan sosial, memerangi kemiskinan dan pengangguran, serta memecahkan berbagai masalah sosial. Ketersediaan fasilitas yang memadai, adanya potensi unggulan wilayah, dan sumber daya manusia yang baik merupakan beberapa faktor yang menggambarkan suatu desa merupakan pusat pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menentukan desa pusat pertumbuhan dan menetapkan desa prioritas pusat pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis Skalogram Guttman yang berlanjut pada indeks sentralitas, menggunakan data potensi desa yang berupa ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta potensi wisata. Hasil yang didapatkan dari proses analisis ialah dapat diketahui bahwa terdapat 17 desa pusat pertumbuhan, 33 desa hinterland, dan 38 desa biasa atau desa prioritas pusat pertumbuhan. Dari hasil tersebut, dapat diketahui desa-desa mana saja yang unggul dalam ketersediaan fasilitas dan potensi wilayah, yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan ekonomi dan analisis keruangan, sehingga dapat mendukung kemudahan dalam perencanaan struktur ruang wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Kajian Pengembangan Wilayah Pesisir Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Ester Hanna Rozalia Sapari, Iwan Priyoga, Candra Ragil — Fri, 09 Feb 2024 01:19:04 +0700

Kajian ini bertujan untuk mengetahui pengembangan wilayah Pulau Mansinam sebagai pertimbangan pengembangan wilayah di waktu mendatang, melalui metode analisis SWOT. Adapun permasalahan di Pulau Mansinan antara lain persoalan ekonomi, lingkungan dan pengelolaan. Persoalan ekonomi terlihat ketika masyarakat Pulau Mansinam belum menikmati manfaat ekonomi dari pengembangan Pulau Mansinam secara merata, Aspek lingkungan dapat diamati dari kesadaran masyarakat masih kurang terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Aspek pengelolaan dapat diketahui Pulau Mansinan belum dikelola secara professional. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui pengembangan wilayah pesisir Pulau mansinam sebagai pertimbangan pengembangan wilayah di masa yang akan datang. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan Pulau Mansinam. Sehingga mempengaruhi pengembangan kawasan pesisir pulau mansinam mulai dari perawat sarana prasana hingga kurangnya kualitas SDM yang memadai untuk mendukung pengembangan kawasan. Dibutuhkan peningkatan Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan mengembangan kawasan Pulau Mansinam agar dapat menjadi tujuan destinasi wisata yang lebih luas. Dibutuhkan juga peningkatan kualitas SDM dalam hal ini peran serta masyarakat sekitar untuk terlibat dalam segalah jenis pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan beragam potensi yang dimiliki Pulau Mansinam, sehingga agar dapat kedepannya memiliki strategi pengembangan yang lebih baik. Untuk pengembangan kawasan dimasa yang akan datang.

Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan

Charles Samadara, Fahril Fanani, Hatta Efendi — Fri, 09 Feb 2024 01:19:44 +0700

Ketentuan mengenai Tata Ruang yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang mencakup tiga aspek utama, yakni proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana, Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu dari 11 kecamatan. yang terkena dampak kawasan rawan bencana: KRB I, KRB II, dan KRB III. Dampak erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan dan kerugian dikategorikan ke dalam lima sektor, yakni pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Cangkringan Pasca Eruspi Gunung Merapi. Metode analisis penelitian ini yaitu metode analisis Geographic Information System (GIS) dengan teknik overlay dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan arahan kebijakan RTRW daerah kawasan rawan bencana pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Implementasi di lapangan. Hasil overlay peta KRB dan Pola Ruang kecamatan cangkringan menunjukkan ketidaksesuaian peruntukan lahan dan masih terdapat pembangunan bangunan baru di KRB III.