Analisis Pengalokasian Frekuensi untuk Penerapan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia Khususnya Daerah Bandung

Christine Risma Manik; Arfianto Fahmi; M. Irfan Maulana

Christine Risma Manik Fakultas Teknik Elektro, Telkom University
Arfianto Fahmi Fakultas Teknik Elektro, Telkom University
M. Irfan Maulana Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Abstract

Abstrak

Â

Penanganan kejadian yang terkait dengan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia yang merupakan Â negaraÂ rawan terhadap Â bencana Â dan Â permasalahan Â sosial Â membutuhkan Â komunikasi Â yang Â intensif. Penelitian ini mengkaji mengenai kondisi pemanfaatan frekuensi PPDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi pada instansi PPDR di Indonesia tidak mendukung interoperabilitas dalam penanganan kejadian PPDR yang terkoordinasi. Selain itu, pita frekuensi yang digunakan merupakan pita sempit yang tidak mendukung aplikasi video dan data kecepatan tinggi yang dibutuhkan dalam penanganan kejadian PPDR yang lebih efektif. Oleh karena itu, dalam perencanaan alokasi frekuensi ke depannya, pemerintah perlu menganalisis mengenai pengalokasian pita frekuensi untuk PPDR.

Â

Kata Kunci: ppdr, alokasi frekuensi, regulasi frekuensi ppdr

Â

Author Biographies

Christine Risma Manik, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Arfianto Fahmi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

M. Irfan Maulana, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

Fakultas Teknik Elektro, Telkom University

References

Basarnas. (2014). Fasilitas/Sarana Dalam Melakukan

Tugas SAR.

Damkar, D. (2014). Data Kejadian Kebakaran Tahun

-2013. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.

Dinkes. (2013, February 05-07). Laporan Sementara.

Retrieved from Laporan Sementara: http://www.bandungkab.go.id/uploads/LAP- BANJIR_kab.bandung-Peb-2013_.pdf

DPR. (2015). UU RI No 36 Tahun 1999. uu-ri-no-36-

, 33.

FCC. (2010). FCC white Paper, The Public Safety

Nationwide Interoperable Broadband Network.

A new Model for Capacity, Performance, and Cost.

Indonesia, P. R. (2015). PP RI No 52 Tahun 2000. PP_52_2000_Penyelenggaraan_Teleko munikasi, 37.

Kemkominfo. (2014). Paparan Sosialisasi Upt Jabar - Di Bekasi - April 2014 Final. Bekasi: Komsultasi Publik Bidang Spektrum Radio.

Menkominfo. (2009). Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia. Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia, 154.

Menkominfo. (2014). Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesi. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No 25 Tahun 2014, 135.

Murdy, I. (2011, December 02). Lintas Dunia dan Nusantara. Retrieved from Lintas Dunia dan Nusantara: http://senggama69.blogspot.co.id/2011/

/tugas-kebencanaanq.html